Medan – Refromasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek – aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Hotmonaria Damanik selaku Kepala Bagian Program dan Humas menyampaikan agar meningkatkan pengawasan terhadap seluruh satuan kerja dalam hal pemenuhan data dukung sesuai dengan poin indicator pada rencana aksi yang ditentukan.
Tidak hanya itu, Mona juga menyampaikan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada masing – masing unit eselon I di Kantor Wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Taun 2023 tentang Pedoman Penyusunan LKjIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kurun waktu satu tahun.
Disamping itu, LKjIP dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan melalui pelaksanaan apel pagi yang diselenggarakan di halaman depan Kantor Wilayah pada Rabu, 18 Oktober 2023.
“Apabila bapak/ibu mengalami kendala dalam hal pembuatan laporan, kami dari Subbagian Program dan Humas siap membantu bapak/ibu sekalian,tentunya dengan saling berkoordinasi dalam pekerjaan maka akan memudahkan kita dalam meningkatkan kualitas Kementerian Hukum dan HAM”,tutup Mona.
Turut hadir dalam pelaksanaan Apel Pagi, Kepala Divisi Administrasi Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Keimigrasian Yan Wely Wiguna, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudy F Sianturi, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Fungsional, Pelaksana, dan PPNPN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.(HUMAS/MR.R).
