Medan - Semangat Kementerian Hukum dan HAM untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ternyata tidak hanya sekedar visi belaka. Jika sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM menargetkan 700 UMKK dapat tayang pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Hukum dan HAM, kini Kementerian Hukum dan HAM bahkan melakukan reviu kepada Unit Pelaksana Teknisnya terkait Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) Semester I dan Bulan Juli Tahun 2022 di masing-masing Unit Pelaksana Teknis. Senin, (01/08/2022).
Kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut diikuti langsung oleh pihak BPKP, yaitu Maruf Hidayat dan Dyah Sulistyowati. Kepada tim serta 6 Unit Pelaksana Teknis yang menjadi sampel dari lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Maruf mengingatkan masing-masing Unit Pelaksana Teknis untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
"Terdapat banyak dokumen yang harus segera dilengkapi, mulai dari Dokumen Kontrak, Dokumen Penghitungan TKDN, Bukti Pembayaran, serta Risalah Pengadaan Barang/Jasa," jelas Maruf.
Selain itu, Dyah juga menjelaskan beberapa penghambat atas realisasi penggunaan P3DN yang harus diperhatikan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis.
"Ada beberapa hal yang menjadi penghambat realisasi penggunaan P3DN, di antaranya HPS yang belum mengacu pada kewajaran harga PDN, kebenaran klaim PDN dalam katalog, serta penyusunan spesifikasi teknis yang belum mengacu kemampuan industri dalam negeri," ujar Dyah.
Adapun 6 Unit Pelaksana Teknis yang menjadi sampel hari ini antara adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai.
Turut hadir pada kegiatan siang hari ini Kepala Bagian Umum, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Maraulina, dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
