Medan, Dilatarbelakangi oleh informasi yang dirangkum pada Aplikasi SIPKUMHAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bidang Hak Asasi Manusia telah melaksanakan kunjungan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun.
Hasil kunjungan diperoleh informasi dari tim Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun bahwa sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu sektor penopang ekonomi Indonesia. Oleh karena itu Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun berkomitmen dalam mensosialisasikan seni, bahasa dan budaya di Sumatera Utara terkhususnya di Kabupaten Simalungun.
“Isu-isu penting terkait hak asasi manusia juga mendapat perhatian dalam pelaksanaan W20. Isu yang dimaksud terkait hak wanita dan pentingnya partisipasi perempuan terutama dalam pembangunan ekonomi global.” ungkap Flora Nainggolan Kepala Bidang HAM di ruang rapat divisi Pelayanan Hukum dan HAM lantai 3 kantor wilayah. Saat pelaksanaan rapat Penyusunan laporan SIPKUMHAM dalam rangka Analisis Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM di Wilayah Tahun Anggaran 2022 (Selasa,16/08/22)
“Perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam proses pemulihan ekonomi di Indonesia pasca Covid-19, khususnya yang menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).” lanjutnya
Pelaksanaan rapat ini sebagai tindak lanjut atas pengumpulan data dan Informasi SIPKUMHAM terkait Pelaksanan Pelayanan Publik dalam kegiatan W20 Summit di Kawasan Danau Toba dari Perspektif HAM pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun.
Kegiatan W20 Summit telah berdampak positif bagi pemajuan sektor pariwisata di Sumatera Utara, ditandai dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun lokal. Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi pendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar “Recover Together, Recover Stronger.”
Dari sudut pandang pelayanan publik serta perspektif terkait hak asasi manusia, kegiatan ini tidak hanya memiliki efek yang sangat positif bagi kemajuan perekonomian Indonesia, melainkan juga menjadi sarana berskala Internasional dalam membahas isu terkait kesetaraan gender, mempromosikan kesetaraan, keamanan dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi kebijakan dan kerjasama di sektor perekonomian dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Dari hasil pertemuan W20 yang dimaksud juga telah menghasilkan komunike yang telah disampaikan pada Presiden Republik Indonesia dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). (Humas/FM)
