Medan, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM adalah salah satu dari sebelas unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sedangkan, salah satu fungsinya adalah melakukan pengelolaan publikasi hasil analisis kebijakan.
BSK Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Promosi Media Publikasi Hasil Analisis Kebijakan BSK Hukum dan HAM. Kegiatan sosialisasi dan promosi media publikasi ini dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh BSK Hukum dan HAM kepada rekan-rekan pegawai dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. “Selain itu, kegiatan ini merupakan sarana komunikasi untuk membangun publikasi yang lebih baik lagi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan peran Kantor Wilayah.” ujar Nofli Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan HAM (Selasa,7/5/24)
Pengelolaan Publikasi dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM melalui dua media, yaitu Jurnal dan Buku. Saat ini, terdapat tiga jurnal yang dikelola oleh BSK Hukum dan HAM sebagai media publikasi hasil-hasil analisis kebijakan (dari internal) maupun kajian (pihak eksternal). Ketiga jurnal dimaksud adalah: (1) Jurnal Penelitian Hukum De Jure; (2) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum; dan (3) Jurnal HAM. Ketiga jurnal tersebut sudah terakreditasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).
“Sedangkan, buku yang di Kelola BSK Hukum dan HAM tidak hanya publikasi dari hasil analisis dari BSK Hukum dan HAM, namun juga telah mempublikasikan tulisan-tulisan rekan-rekan dari kantor wilayah dan UPT.” terang Nofli dari Aula Soepomo kantor wilayah
Buku-buku tersebut dapat diakses secara online melalui laman ebook-bsk.kemenkumham.go.id/. Dalam aplikasi buku elektronik BSK Hukum dan HAM terdapat lebih dari 500 judul buku dengan beragam tema atau topik. Seperti permasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, serta pelayanan hukum, dan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Agung Krisna Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menjelaskan bahwa dalam Penulisan Laporan Kajian / Analisis dan Publikasi Ilmiah di Bidang Hukum dan HAM, dibutuhkan akurasi sumber data berupa referensi primer yang terverifikasi. Referensi Primer sangat penting dalam penulisan Laporan Kajian/Analisis dan Publikasi Ilmiah di Bidang Hukum dan HAM, dikarenakan referensi primer merupakan sumber-sumber asli yang memberikan dasar bagi argumentasi dan kesimpulan yang dibuat, dan pastinya akan menjadikan penulisan tersebut memiliki validitas yang sangat baik.
Dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, sumber data berupa referensi primer yang terverifikasi, dapat dengan mudah didapatkan. Salah satunya adalah melalui produk - produk layanan yang disediakan oleh BSK Hukum dan HAM berupa publikasi ilmiah dalam bentuk artikel Jurnal seperti Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum dan Jurnal HAM, maupun dalam bentuk e-book. Produk - produk layanan BSK tersebut dapat dijadikan sebagai referensi Primer yang secara kualitas tidak perlu diragukan lagi, karena untuk dapat dipublikasikan pada laman BSK tersebut, harus melalui seleksi yang sangat ketat.
Di akhir sambutannya, Agung Krisna mengajak seluruh peserta sosialisasi mengikuti sosialisasi dengan baik. “Melalui kegiatan ini, mari sama-sama kita simak lebih dalam seputar pengelolaan media publikasi BSK Hukum dan HAM serta materi tentang Pentingnya Referensi Primer dalam Penulisan Laporan Kajian/Analisis dan Publikasi di Bidang Hukum dan HAM” tutupnya. (Humas/FM)
