ACARA PELANTIKAN KEPALA BIDANG REGISTRASI, PERAWATAN, DAN BINA KHUSUS NARKOTIKA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI JAJARAN PEMASYARAKATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
ACARA PELANTIKAN KEPALA BIDANG REGISTRASI, PERAWATAN, DAN BINA KHUSUS NARKOTIKA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI JAJARAN PEMASYARAKATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Medan (3/1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Kepala Bidang Registrasi, Perawatan, dan Bina Khusus Narkotika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Pemasyarakatan Provinsi Sumatera Utara. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Pejabat Struktural pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Provinsi Sumatera Utara, Rohaniawan, dan Saksi yang bertempat di Aula Pengayoman Sumatera Utara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara melantik Pejabat Kepala Bidang Registrasi, Perawatan, dan Bina Khusus Narkotika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang baru dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Provinsi Sumatera Utara yang baru. Beberapa masukan yang disampaikan melalui sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara diantaranya membangun sinergi dalam satuan kerja masing-masing, kita kawal terus kondisi yang kondusif di tahun 2014, jadikanlah amanah yang diemban ini sebagai bentuk pengabdian diri terhadap bangsa dan negara yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat kelak, dan perlu kita kuatkan dalam diri kita “bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.” Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara juga berpesan agar Pemilu Repulik Indonesia tahun 2014 harus menjadi perhatian tersendiri bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara dalam pemenuhan hak untuk memilih bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan, jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang terkait dengan Warga Binaan Pemasyarakatan yang banyak dilirik oleh para Calon legislatif, selain itu LAPAS/RUTAN tidak boleh dijadikan tempat kampanye, kecuali sosialisasi Pemilu Republik Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) setempat. (Humas)
