Jakarta– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang diwakili oleh Plt. Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Flora Nainggolan, didampingi oleh Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Bambang Suhendra dan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Maraulina beserta tim, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengelolaan keuangan program Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini digelar di The Ritz Carlton Jakarta, Mega Kuningan, dan diagendakan berlangsung selama lima hari, mulai dari 19 hingga 23 November 2024.

Rakor ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, yang membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Razilu menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan untuk mendukung pengembangan program Kekayaan Intelektual. "Kami berharap kegiatan ini dapat menguatkan komitmen dan menyelaraskan langkah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan serta dapat menghasilkan solusi dan strategi yang tepat untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang semakin berkembang di tanah air," ujarnya.

Pada kesempatan ini Razilu juga mengumumkan yel-yel terbaru dari DJKI yaitu; SALAM TRANSFORMASI, DJKI KEREN. Yang mana kata DJKI KEREN merupakan akronim dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kompeten, Energik, Responsif, Empati, dan Nasional. Selain itu, beliau juga menyampaikan tarif terbaru dari Hak Cipta sesuai dengan PP Nomor 45 tahun 2024, yakni sebesar Rp.200.000,- untuk setiap permohonan baik melalui UMK, Lembaga Pendidikan, Litbang & Pemerintah maupun umum dan akan berlaku tanggal 17 Desember 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kekayaan Intelektual, Adrieansjah, juga turut menyampaikan laporan kegiatan dan mengungkapkan tujuan utama dari pelaksanaan rakor. "Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan program KI sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, yang menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara," kata Sekretaris Jenderal.

Kegiatan Rakor diikuti oleh 371 orang yang dihadiri 33 perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia untuk membahas isu-isu teknis dan strategi dalam pengelolaan dana yang bersumber dari program-program yang mendukung perkembangan Kekayaan Intelektual. Turut hadir narasumber yang ahli di bidangnya, antara lain dari Direktorat PNBP dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

Selama lima hari kegiatan, para peserta akan mengikuti berbagai sesi diskusi, workshop, dan presentasi mengenai strategi pengelolaan keuangan yang berkelanjutan, serta langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi program-program KI di Indonesia.

Medan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara Agung Krisna buka dan pantau secara langsung pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes calon pegawai negeri sipil Kemenkumham tahun anggaran 2024. Agung Krisna yang didampingi para kepala divisi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat mengikuti ujian psikotes dan selamat menjalankan setiap tahapan SKB CPNS Kemenkumham tahun anggran 2024. “Bagi adik-adik yang saat ini mengikuti SKB dengan sesi psikotes, silahkan menjawab pertanyaan psikotes dengan baik, fokus dan jangan terburu-buru.” ungkap Agung saat membuka kegiatan psikotes di aula Soepomo (Rabu,20/11/24).

Dengan tegas, Agung Krisna menyampaikan kepada seluruh peserta SKB agar tidak tergiur dan percaya pada oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan. “Apa yang adik-adik upayakan dalam menjawab pertanyaan psikotes dan pemeriksaan fisik merupakan murni hasil upaya adik-adik sendiri. Oleh karenanya, saya tegaskan untuk tidak percaya dan jangan mudah tergiur dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan adik-adik.” lanjutnya

Sebelum melaksanakan pembukaan psikotes yang di lokasikan pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Agung Krisna lakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung pelaksanaan pengamatan fisik dan kesehatan yang di lokasikan pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan.

Medan, 19 November 2024 – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menggelar rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Toba Tentang Bangunan Gedung. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Ranperda tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memiliki kualitas yang baik sebelum disahkan.

Rapat yang dibuka oleh Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Sumut, Dr. Eka N A M Sihombing, dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Toba. Di antaranya, Asisten II mewakili Sekda Kab Toba Bapak Jonny Lubis, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Bagian Pembangunan, dan Bagian Hukum Kabupaten Toba. Para perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sumut juga turut hadir dalam kegiatan ini untuk memberikan masukan dan arahan teknis.

Harmonisasi Ranperda ini merupakan langkah penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Dengan adanya harmonisasi, diharapkan Ranperda Tentang Bangunan Gedung Kabupaten Toba dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam mengatur penyelenggaraan pembangunan gedung di wilayah tersebut, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

(humas/sowat)

Pancur Batu – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pancur Batu menggelar kegiatan penaburan benih ikan mas sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan yang merupakan salah satu program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 19 November 2024, di Jl. Biringku Desa Marindal I, Kec. Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Rudy Fernando Sianturi.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Lapas Kelas II A Pancur Batu, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumut atas kehadirannya. Kalapas menyampaikan bahwa penaburan benih ikan mas sebanyak 2.500 ekor ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pembinaan kemandirian warga binaan, khususnya di bidang perikanan, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan memberikan modal bagi warga binaan dalam menghadapi kehidupan setelah bebas. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung Program Ketahanan Pangan, yang merupakan salah satu program akselerasi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, yang hadir , memberikan apresiasi atas inisiatif Lapas Pancur Batu dalam meningkatkan program-program pembinaan di Lapas Pancur batu khususnya Dalam mendukung program ketahanan pangan yang merupakan salah satu Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Saya sangat mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Lapas Pancur Batu dalam upaya meningkatkan dan mendukung program pembinaan keterampilan warga binaan khususnya perikanan, kegiatan ini juga selaras dengan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto. Program Ketahanan Pangan ini jika dikaji secara luas, Program ini termasuk dan sejalan dengan cita-cita Presiden RI dan ada pada Asta Cita Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan ini merupakan bukti nyata Lapas Pancur Batu dalam mendukung program-program pemerintah,"ungkap Rudy

Beliau juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan warga binaan di bidang perikanan, sekaligus mempererat hubungan antara Lapas dan masyarakat sekitar, serta berdampak positif bagi pemberdayaan ekonomi lokal.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penaburan benih ikan mas oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lapas Pancur Batu, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lapas Pancur Batu, yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, staf, dan warga binaan Lapas Pancur Batu.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses, serta diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam program pembinaan di Lapas Kelas II A Pancur Batu.

Medan - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM RI telah sukses menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Konvensi Anti Penyiksaan selama dua hari di Hotel Grand Central Permier Medan.

Kegiatan yang berlangsung hingga Selasa, 19 November 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para penegak hukum di wilayah Sumatera Utara terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Pada hari kedua pelaksanaan, kegiatan diawali dengan post-test untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Hasilnya pun cukup menggembirakan, banyak peserta yang meraih nilai tinggi, menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan mereka tentang Konvensi Anti Penyiksaan. Setelah post-test, acara dilanjutkan dengan sesi evaluasi dan ice breaking yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar peserta dan menciptakan suasana yang lebih rileks.

Analis Hukum Madya Ditjen HAM, Ibu Caturwati, secara resmi menutup kegiatan Diseminasi Konvensi Anti Penyiksaan ini. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta dari berbagai instansi di Sumatera Utara. Ibu Caturwati juga berharap materi yang telah disampaikan dapat menjadi masukan dan acuan dalam penyusunan pedoman Konvensi Anti Penyiksaan selanjutnya.

Puncak acara ditutup dengan penyerahan simbolis buku Pedoman Anti Penyiksaan kepada perwakilan peserta dari UPT Lapas Kelas I Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Medan, dan Rudenim Medan. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip anti penyiksaan.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, Ditjen HAM berharap para peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam tugas masing-masing. Pemahaman yang mendalam tentang Konvensi Anti Penyiksaan diharapkan dapat mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara.