Medan - Di tengah era disrupsi saat ini, citra publik dan branding organisasi adalah satu hal utama yang harus dibangun oleh instansi agar mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Terlebih khusus bagi Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat dengan cepat dan tepat, tentunya kepercayaan publik diperlukan agar kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Disinilah peran humas dibutuhkan. Sebagai wajah utama organisasi, humas bertugas untuk membentuk citra publik tersebut melalui berbagai konten kreatif yang dibuat untuk menarik minat masyarakat serta strategi-strategi jitu dalam meredakan isu negatif yang dapat muncul atas nama organisasi. Melihat pentingnya peran humas bagi organisasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merasa perlu untuk terselenggaranya kegiatan Workshop Kehumasan bagi para pelaksana teknis kehumasan di seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM.
"Saya kira, workshop kali ini sangat dibutuhkan ke depannya, khususnya saat satuan kerja Bapak/Ibu menghadapi isu negatif. Paling tidak, Bapak dan Ibu dapat menerapkan langkah-langkah serta upaya mitigasi lewat strategi komunikasi krisis pada satuan kerja masing-masing ke depannya," ujar Sekretaris BPHN, Audy Murfi M.Z., pada kegiatan Workshop Kehumasan Tahun 2022 pagi hari ini. Kamis, (17/11/2022).
Ia mengibaratkan isu negatif tersebut seperti peribahasa 'Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga'. Apapun hal positif yang organisasi perbuat, ketika muncul satu isu negatif, maka publik hanya akan mengingat isu negatif tersebut saja.
"Butuh waktu yang sangat lama untuk membangun reputasi Kementerian Hukum dan HAM, namun bisa dalam sekejap reputasi yang sudah dibangun tersebut hilang. Oleh karena itu, komunikasi krisis menjadi penting karena capaian nyata organisasi tanpa didukung publikasi yang masif tidak akan dilirik oleh masyarakat," tegasnya.
Vitalnya posisi kehumasan bagi organisasi tidak hanya penting untuk ketahui oleh para pelaksana teknis, pimpinan dan kepala satuan kerja juga harus memahami hal tersebut. Pria kelahiran 1963 ini merasa pimpinan harus memiliki sense of crisis terkait pentingnya menjaga citra di mata publik, baik pada situasi normal maupun genting.
"Kepada para pimpinan, perlu dipastikan bahwa humas harus mendapatkan akses langsung dan kepercayaan dari pimpinan. Libatkan humas, berikan akses seluas-luasnya untuk mendapatkan fakta. Bagi para humas juga harus proaktif dalam memberikan publikasi kepada masyarakat," imbau Audy.
Turut hadir secara virtual pada kegiatan kali ini Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Bambang Suhendra, serta Staf Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
