Medan - Masuki hari terakhir penilaian data dukung Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Kantor Wilayah, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Hotmonaria Damanik, mengingatkan seluruh anggota tim penilai untuk tetap menjaga integritas dan semangat selama proses penilaian berlangsung.
"Sampai subuh tadi baru 35 Satuan Kerja yang sudah dinilai dan Tim Penilai masih berjibaku dengan aplikasi E-RB untuk menilai Satuan Kerja lainnya agar hari ini dapat selesai. Diharap seluruh anggota Tim Penilai dapat tetap menjaga integritas kita dalam penilaian ini," ujar Hotmonaria dalam amanat yang disampaikannya pada Apel Pagi hari ini. Kamis, (12/05/2022).
Sebagaimana tertulis dalam Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 bahwa tahapan penilaian Satuan Kerja untuk Unit Pelaksana Teknis dilakukan secara berjenjang dimulai dari penilaian tingkat wilayah. Dikarenakan penilaian ini merupakan kali pertamanya kebijakan tersebut diimplementasikan, Hotmonaria menghimbau Tim Penilai Kantor Wilayah agar dapat menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan dengan maksimal.
Selain Penilaian Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah sebagai Satuan kerja juga dinilai oleh Tim Penilai Internal Unit Eselon I Pembina. Oleh karena itu, Hotmonaria yang juga Sekretaris Pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengharapkan kontribusi aktif dari seluruh pihak dalam mewujudkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2022 ini, khususnya dalam pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas periode B06.
"Mari kita coba lebih cerdas melihat apa yang harus kita laksanakan di bulan Mei ini untuk meminimalisir kesalahan pada laporan data dukung yang akan diupload di B06 nanti," tambahnya.
Turut hadir pada kegiatan Apel Pagi hari ini Kepala Kantor Wilayah, Imam Suyudi, Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem, dan seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
