Batubara – Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual (KI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara berkolaborasi dengan Kepolisian Resort Batubara memetakan potensi-potensi pelanggaran KI yang berdampak buruk bagi pertumbuhan perekonomian. Kolaborasi ini merupakan langkah awal demi mengoptimalkan penegakan KI yang diwujudkan melalui kunjungan kerja Kanwil Kemenkumham Sumut ke Polresta Batubara, Jumat (19/03/2020).
Kunjungan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Purwanto bersama dengan tim Bidang Pelayanan Hukum disambut baik oleh Polres Batubara dan berharap kerja sama ini dapat selalu berjalan berkesinambungan. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Sabtu, 20 Maret 2021. Dalam diskusi tersebut Purwanto menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran KI merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap KI.
“Perlindungan Kekayaan Intelektual tidak hanya dilakukan dalam lingkup preemtif dan preventif, namun juga melalui penegakan hukum kekayaan intelektual. Untuk itu diperlukan kerja sama antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Kepolisian untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran kekayaan intelektual”, tuturnya.
Ditambahkan Kabid Pelayanan Hukum Flora Nainggolan, bahwa hasil dari pemetaan ini diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan memilih atau menentukan strategi untuk menekan jumlah pengaduan terhadap pelanggaran KI. Disampaikan juga bahwa sebenarnya terhadap pelanggaran KI sendiri, DJKI juga telah membuka akses kepada masyarakat untuk membuat Pengaduan Pelanggaran KI secara online, termasuk Informasi Monitoring melalui website DJKI yang dapat diakses di e-pengaduan.dgip.go.id. Sistem pengaduan online ini diharapkan mampu mengakomodir aduan aduan berupa pelanggaran dan pelayanan kekayaan intelektual sehingga masyarakat akan lebih mudah dan aktif turut serta membantu DJKI dalam menciptakan iklim berkreasi dan berinovasi yang kondusif.
