Jakarta - Optimalkan peran Dukungan Manajemen untuk Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI dan berdampak, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ikut bahas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Tahun 2024. Rabu, (17/07/2024).
Setelah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM serta mengikuti berbagai materi dari narasumber-narasumber ahli, kini Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Tahun 2024 memasuki inti acaranya yaitu pemetaan permasalahan rencana aksi yang telah dilaksanakan pada semester pertama tahun 2024 serta perumusan langkah-langkah penyelesaian target rencana aksi di semester kedua tahun 2024 mendatang.
Pembahasan kali ini dilaksanakan dengan membagi peserta kegiatan menjadi 3 Komisi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sendiri ditugaskan pada Tim Komisi II yang hari ini secara khusus memfokuskan pembahasan mereka pada Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
"Ada beberapa akar permasalahan yang perlu kita cari solusinya bersama dalam pengelolaan Barang Milik Negara ini, Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah belum ada jabatan fungsional khusus bidang BMN di instansi kita ini," ujar Aman Riyadi, Kepala Biro BMN dan PBJ Sekretariat Jenderal.
Menurut Aman Riyadi, kehadiran jabatan fungsional khusus yang membidangi pengelolaan BMN merupakan hal yang krusial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMN di seluruh unit kerja Kementerian Hukum dan HAM.
"Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM sangat membutuhkan adanya Jabatan Fungsional Pengawas Kekayaan Negara untuk bisa meningkatkan IPA (Indeks Pengelolaan Aset) kita demi mencapai Indeks Reformasi Birokrasi yang kita targetkan tahun ini," ungkapnya.
Tidak hanya mengenai kebutuhan SDM, Komisi II yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Agung Krisna, juga membahas langkah-langkah strategis di dalam menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
"Sampai dengan akhir semester pertama tahun ini, masih ada satuan kerja yang belum menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN-nya. Oleh karenanya, kita perlu bersama-sama membuat pemantauan yang efektif secara berjenjang yang melibatkan semua unsur mulai dari Biro BMN, Kantor Wilayah, sampai dengan Unit Pelaksana Teknis," jelas Aman.
Turut hadir pada kegiatan kali ini Kepala Divisi Administrasi, Sahata Marlen Situngkir dan Kepala Bagian Program dan HUMAS, Hotmonaria Damanik.
