Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum Bintang Napitupulu beserta jajaran mengikuti kegiatan Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara virtual, bertempat di Ruang Saharjo. (17/04)
Kegiatan sosialiasi dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Y. Ambeg Paramarta yang menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan sebagai leading sector pelaksanaan program Indeks Reformasi Hukum yang diamanatkan pada Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut Ambeg menyampaikan ada 4 (empat) variabel sebagai dasar dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yaitu :
- Tingkat koordinasi Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi
- Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah yang berkualitas
- Kualitas regulasi dan deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu
- Penataan Database Peraturan Perundang-undangan
“Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini, kita dapat memahami secara menyeluruh mengenai Indeks Reformasi Hukum. Kita masih punya waktu, mari manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang diharapkan”, tutup Ambeg.
Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan secara teknis dan mendetail mengenai penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada seluruh peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Turut hadir dalam sosialisasi ini Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Berkat Elhan Harefa, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bram Gun Saulus Lumban Gaol, Jabatan Fungsional Perancang, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum pada Kanwil Kemenkumham Sumut.
