Batubara - Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara bersinergi dengan sejumlah instansi terkait melaksanakan operasi gabungan pengawasan keimigrasian. Kegiatan ini berlangsung di pesisir pantai Kabupaten Batubara pada tanggal 14 dan 15 Maret 2023. Operasi ini diikuti oleh Polda Sumatera Utara, Binda Sumut, Bais Sumut, Lantamal III Belawan, Kasdam I Bukit Barisan, Bea Cukai Kuala Tanjung, dan BP3MI Tanjungbalai. Tujuan utama operasi ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan, khususnya terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi terjadi di wilayah pesisir.
Pada kegiatan ini Kanwil Kemenkumham Sumut diwakili oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Kemigrasian, Imam Santoso dan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Gelora Adil Ginting beserta jajaran staf Divisi Keimigrasian. Kegiatan ini merupakan respons atas meningkatnya aktivitas ilegal di wilayah pesisir yang melibatkan warga negara asing. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan terkoordinasi, diharapkan dapat meminimalisir tindakan ilegal seperti penyelundupan manusia, perdagangan ilegal, dan masuknya warga negara asing tanpa dokumen resmi. Selain itu, operasi gabungan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan memastikan kedaulatan negara tetap terjaga.
Operasi gabungan ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan keimigrasian dan keamanan di wilayah perbatasan. Hal ini juga merupakan bentuk sinergitas antar stakeholder terkait dalam pelaksanaan pengawasan serta bentuk keseriusan dalam menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia.
Operasi gabungan ini tidak hanya melibatkan patroli dan pengawasan langsung di lapangan, tetapi juga penerapan teknologi pengawasan terkini untuk memastikan efektivitas pengawasan. Hasil dari operasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penyusunan strategi pengawasan keimigrasian di masa yang akan datang, terutama di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi titik masuknya aktivitas ilegal. Ini menandai langkah maju dalam upaya pemerintah untuk mengamankan perbatasan dan memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir Sumatera Utara.
