Medan, Sebagai bentuk dukungan penerapan Manajemen Risiko pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013, tim kerja penyusun Manajemen Risiko dan satgas SPIP kantor wilayah melaksanakan rapat penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2022 sekaligus sosialisasi SPIP bagi satgas SPIP bertempat di ruang Saharjo lantai I kantor wilayah (Selasa, 22/03/22)
Rudi Hartono Kepala Divisi Administrasi selaku Sekretaris merangkap anggota tim kerja penyusun Manajemen Risiko mendampingi kepala kantor wilayah membuka kegiatan rapat. Rudi menyapaikan maksud pelaksanaan kegiatan rapat dan sosialisasi hari ini serta dasar pelaksanaan kegiatan. “Dasar penyusunan Manajemen Risiko yaitu Permenkumham No. 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” kata Rudi
Dalam kesempatannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Imam Suyudi sekaligus selaku ketua tim kerja penyusun Manajemen Risiko kantor wilayah. Meminta kepada seluruh tim kerja agar dapat memetakan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa terjadi yang dapat menghambat tujuan organisasi. “kita selaku tim kerja penyusun manajemen risiko, mari kita lihat kembali, kita telaah kembali hal-hal apa saja yang bisa menjadi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal-hal yang bisa menghambat pelaksanaan target kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja” ujar Imam
“dari risiko yang telah ada, kita lakukan penilaian risiko untuk mendapatkan program prioritas dari masing-masing divisi” lanjutnya
Imam juga mengingatkan kepada seluruh tim kerja agar membuatkan inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan risiko yang ada. Hasil penyusunan Manajemen Risiko ini akan disosialisasikan agar dapat diterapkan di kantor wilayah.(Humas/FM)
