“ Keberhasilan Kinerja di UPT mempengaruhi Kinerja Kantor Wilayah “ demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Priyadi) disela-sela pembukaan acara Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 yang diselenggarakan di Hotel Grandika Medan (28/01/2019). Kakanwil dalam sambutannya menyampaikan bahwa Organisasi Pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum. Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, lembaga pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, Organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekenomi. Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga di ketahui bagaimana kencenderungan atas kinerja keuangan yang telah terjadi. Salah satu cara revaluasi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan melakukan pengukuran/penilaian kinerja, Mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran dengan menggunakan konsep value for money. Konsep value for money merupakan salah satu prinsip penting dari anggaran kinerja pada good governance.
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan HAM Yang baik, Efektif dan efisien, Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat,tepat,dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean goverment menuju aparatur Kementrian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, Meningkatkan pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penetapan satker sebagai WBK tersebut di maksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satker-satker dilingkungan Kementrian Hukum dan HAM melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang :
- Manajemen perubahan,
- Penataan Tatalaksana,
- Penataan Sistem Manajemen SDM,
- Penguatan Pengawasan,
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
- Dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Kakanwil juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang masih dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017. Ini semua merupakan buah kerja keras para pengelolah keuangan dan pengelolah Barang Milik Negara mulai dari tingkat Unit Pelaksana Teknis hingga UAPA/UAPB. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh BPK untuk dapat mencapai predikat WTP antara lain : Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, Efektivitas penilaian internal, Kecukupan pengungkapan Informasi, dan Kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Namun demikian, bukan berarti berpuas hati dengan hasil yang telah diraih. Kakanwil menegaskan agar adanya upaya operator dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan menyesuaikan diri dengan setiap perubahan pada aplikasi sebagai dampak perkembangan teknologi informasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tahun 2018. Kakanwil juga menyampaikan kepada seluruh Operator SAIBA dan SIMAK BMN agar melaksanakan kegiatan rekonsiliasi ini dengan maksimal. Seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dari awal hingga ahkir acara agar tidak dapat terjadi lagi temuan yang berulang sehingga laporan keuangan Kemenkumham, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, benar-benar merupakan keuangan yang akurat transparan dan akuntabel serta tepat waktu. (Humas)
