Medan-Mendorong terlaksananya program pemajuan HAM di Provinsi Sumatera Utara Direktur Kerjasama HAM Didampingi Kanwil Kemenkumham Sumut hadiri Rapat Koordinasi Aksi Strategi Nasional Bisnis dan HAM serta Evaluasi Aksi HAM B04 dan Persiapan Aksi HAM B08 yang diselenggarakan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Sumatera Utara bertempat di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (13/06/2024).
Kegiatan yang dihadiri peserta dari organisasi perangkat daerah provinsi Sumatera Utara juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si, Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara Dwi Aries Sudarto, SH, MH, Analis Hukum Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo, Eri Singgih Astuti .
Sebelum dimulainya rapat kegiatan diawali dengan Direktur Kerjasama HAM, Dr. Harniati, S.H., LLM didampingi Kepala Divisi Administrasi sebagai Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Sahata Marlen Situngkir dan tim berkomunikasi dengan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara untuk membahas permasalahan HAM yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Setelah sesi komunikasi kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan rapat Koordinasi Aksi Strategi Nasional Bisnis dan HAM serta Evaluasi Aksi HAM B04 dan Persiapan Aksi HAM B08.
Kegiatan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si dengan didampingi oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara Dwi Aries Sudarto, SH, MH. Dalam sambutan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan terima kasih kepada Direktur Kerja Sama Ditjen HAM dan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang bersedia menjadi narasumber kegiatan berjalan dengan baik. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berhadap dengan pemaparan terkait Perpres 53 tahun 2021 yang berfokus pada kelompok anak, perempuan , penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat mendukung program Provinsi Sumatera utara dalam menjunjung tinggi HAM dalam setiap aspek kehidupan. “Saya menharapkan Biro Hukum dan Bapelitbangda di seluruh Provinsi Sumatera Utara menjalin sinergi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan Pemajuan HAM di Provinsi Sumatera Utara”. Ucap Basarin Yunus Tanjung.
Hadir sebagai narasumber Analis Hukum Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo, Eri Singgih Astuti, menyampaikan kisah sukses Kabupaten Purworejo dapat meraih predikat KKP HAM terbaik se Indonesia yang kemudian dapat mengispirasi Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara untuk bisa mencapai predikat KKP HAM pada Tahun 2024.
Pemaparan dilanjutkan dengan pemateri Direktur Kerjasama HAM, Dr. Harniati, S.H., LLM menjelaskan terkait dengan program Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia dimana Indonesia merupakan negara salah satu yang telah mengimplementasikan kebijakan bisnis dan HAM dalam peraturan perundang-undangan. Direktur Kerjasama HAM juga membahas terkait pelaksanaan Bisnis dan HAM serta kolaborasi antara Kemenkumham dan Pemerintah Daerah untuk melancarkan terlaksananya Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Melanjutkan pemaparan, Direktur Kerja Sama HAM menjelaskan pelaksanaan Perpres 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) , “RANHAM sangat memiliki peran di tingkat benua asia sebagai best practice bagi pelaksanaan HAM dalam birokrasi sehingga penting dalam menjaga kualitas implementasinya di tingkat daerah,” kata Harniati. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab Direktur Kerja Sama HAM dengan peserta yang hadir.
