Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Aplikasi SDP bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, (18-20/12). Dengan dihadiri oleh para peserta yang berjumlah 35 peserta berasal dari perwakilan Pegawai Bagian Registrasi di LAPAS dan RUTAN wilayah Provinsi Sumatera Utara. Bimtek yang dilangsungkan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Bapak Budi Sulaksana, S.H., M.Si.
Tim Pengajar Bimbingan Teknis Aplikasi SDP berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terdiri dari Kasi Pengembangan Sistem Database, Kasi Pengamanan dan Pemeliharaan Jaringan, dan Staf Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan Jaringan.
Materi Bimtek yang diajarkan diantaranya berkaitan dengan pengaplikasian SDP termasuk metode penginputan untuk register baru bagi WBP baru. Penginputan registrasi Data WBP baru pada Registrasi A1 bertujuan agar data WBP jelas dan akurat/tersajinya data, sebagai bahan dasar penilaian UKP4, KPK, dan institusi lain ketika akan memverifikasi data WBP.
Dalam materi Bimtek yang diajarkan menyampaikan SDP nantinya akan menjadi standar kerja Registrasi di LAPAS dan RUTAN. Dan SDP ini juga akan menjadi standar bagi seluruh UPT di Republik Indonesia.
Melalui Bimtek SDP dalam rangka optimalisasi hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Divisi Pemasyarakatan salah satunya optimalisasi layanan Pemasyarakatan berbasis Teknologi Informasi dan pengelolaan SDP di wilayah Provinsi Sumatera Utara akan mendukung percepatan capaian Program Aksi Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2012. (Humas)
