Medan- Sebuah prestasi gemilang berhasil dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang menduduki peringkat pertama dalam pemenuhan data dukung tercepat untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) dengan capaian 100%. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Judith Audry selaku pemapar dari Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan TI bertempat di Aula Soepomo Lt V, Kamis (13/06).
Hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham minggu lalu menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara berhasil unggul dalam pemenuhan data dukung dengan efisiensi dan ketepatan waktu. "Reformasi Birokrasi (RB) RKT B06 kita berhasil menduduki peringkat pertama atas kerja keras kita bersama dengan 50 Satuan Kerja (Satker) kita dalam mencapai tujuan yaitu Good Governance," jelas Judith Audry dalam paparannya.
Penilaian Reformasi Birokrasi kali ini mencakup dua komponen evaluasi utama, yaitu RB General dan RB Tematik. Meskipun perjalanan tidak sepenuhnya mulus dengan masih adanya dokumen yang tidak sesuai format, prestasi ini tetap membuktikan komitmen Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dalam integrasi pelaksanaan RKT RB ke dalam tugas dan fungsi sehari-hari.
Namun, pencapaian ini bukan tanpa tantangan. Ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan yang mengharuskan adanya evaluasi lebih lanjut. Judith menekankan pentingnya pendampingan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait tata cara penyusunan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan format yang ditentukan.
Sebagai penutup, Judith Audry menyampaikan rasa bangganya atas prestasi ini dan mengingatkan bahwa keberhasilan ini merupakan langkah awal menuju reformasi birokrasi yang lebih baik. "Capaian ini menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar menuju Good Governance," ujarnya. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Kemenkumham di Unit Pelaksana Teknsi (UPT) untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
