Medan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Jahari Sitepu serahkan piagam penghargaan kepada 3 unit kerja perwakilan yang telah ditetapkan sebagai unit kerja P2HAM di ruang Saharjo lantai I kantor wilayah. Pemberian piagam penghargaan P2HAM diserahkan bersamaan dengan pemberian piagam oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada sebelas Unit Kerja P2HAM terbaik hasil rapat tim penilai P2HAM tanggal 24 Oktober 2023. Penilaian P2HAM dilaksanakan dengan membandingkan data dukung yang diunggah di aplikasi dengan keadaan sebenarnya.
Direktorat Jenderal HAM melalui Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM telah melaksanakan tahapan penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Dari 871 unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, terdapat 860 unit kerja yang mengikuti tahap pencanangan. 282 unit kerja telah lolos tahap evaluasi. 241 unit kerja lulus tahap penilaian dan mendapat predikat Unit Kerja P2HAM.
Dari 241 unit kerja lulus tahap penilaian, ada 7 unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang mendapat predikat Unit Kerja P2HAM. Adapun 7 unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM Tahun 2023 atau unit kerja yang mendapatkan predikat P2HAM yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe, Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.
Melalui hasil penilaian P2HAM tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tingkat pusat dan wilayah untuk terus mengoordinasikan, membina, mendorong dan mendukung pelaksanaan P2HAM di tahun berikutnya.
Penyampaian piagam penghargaan P2HAM disampaikan Menteri Hukum dan HAM RI kepada 11 unit kerja P2HAM terbaik, saat Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pengukuhan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM serta peluncuran Sistem Aplikasi Pemajuan HAM atau aplikasi SIPHAM. Aplikasi SIPHAM merupakan inovasi pelayanan publik pada Ditjen HAM yang mengintegrasikan tiga belas jenis pelayanan publik yang dimiliki oleh Ditjen HAM yang salah satunya Penilaian Resiko Bisnis dan HAM atau PRISMA yang merupakan aplikasi untuk menilai uji Tuntas HAM bagi pelaku usaha yang memuat 13 indikator dengan 120 variabel.
“Selain itu, untuk mendorong pelayanan publik yang berperspektif HAM, Kementerian Hukum dan HAM, telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dengan kelompok sasaran penyandang disabilitas, Ibu hamil dan menyusui, lansia serta anak.“ kata Dhahana Putra Direktur Jenderal HAM saat menyampaikan laporannya di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI. (Senin,6/11/23).(Humas/FM)
