MEDAN – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara hari ini mengikuti Sosialisasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara virtual. Kepala Kantor Imam Suyudi, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan bergabung dari Rutan Kelas 1 Medan sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bersama jajaran bergabung dari Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil, Jumat (29/07).
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) Sri Puguh Budi Utami menyampaikan bahwa Balitbangkumham telah menginisiasi pembentukan ketentuan dalam proses penyempurnaan tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya yakni terdapat sebuah mekanisme dan pedoman yang baku dalam pembentukan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Dengan tata kelola yang baik, maka kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang dikeluarkan akan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta pihak terkait. Pada akhirnya nanti tercermin dari hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan “yang baik” di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Sri.
Pada kesempatan ini, Sri juga mengajak perempuang-perempuan insan Pengayoman tidak hanya tinggal diam dalam memajukan Kementerian ini. Diakui jumlah antara staf pelaksana perempuan dan laki-laki berada pada jumlah yang hampir sama, namun pada level Pimpinan Tinggi, pejabat perempuan menjadi minoritas.
“Saya sangat berharap perempuang yang menjabat sebagai ASN di level staf yang jumlahnya setengah-setengah dengan laki-laki, tapi di level Pempinan Madya tinggal sedikit kedepannya bisa terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Tentunya ini tanpa mengurangi porsinya sebagai peremuan di masyarakat maupun keluarga,” tambahnya.
Lebih lanjut, dijelaskan juga terkait Indeks Kualitas Kebijakan yang relevan dengan tata kelola kebijakan yang bermuara pada pencapaian indeks kualitas yang baik di Kementerian Hukum dan HAM. Hadir sebagai narasumber pada sosialisasi ini Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Dr Tri Widodo serta Sujatmiko dan Nevey dari Balitbangkumham. (HUMAS/sowat)
