Medan, Kompas – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna, bersama Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, mengunjungi sejumlah Lapas dan Rutan di Medan, Rabu (27/11). Didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudy F. Sianturi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem, kunjungan ini bertujuan memastikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi warga binaan, terutama lansia dan penyandang disabilitas, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
Di lokasi, mereka meninjau langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di dalam Lapas dan Rutan. Anak Agung Gde Krisna memastikan bahwa sarana dan prasarana TPS telah memenuhi standar yang inklusif, seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. “Kami memastikan bahwa setiap warga binaan, termasuk yang berkebutuhan khusus dan lansia, dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman dan setara. Semua sarana sudah kami siapkan untuk mendukung hal ini,” ujar Anak Agung.
Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan pentingnya pemilu yang inklusif di Lapas dan Rutan. “Pemilu adalah hak dasar yang harus dijamin bagi setiap individu, termasuk warga binaan. Saya melihat kesiapan yang sangat baik di TPS ini, mulai dari petugas yang ramah hingga fasilitas yang mendukung partisipasi semua pihak,” ucapnya.
Warga binaan penyandang disabilitas yang diwawancarai menyampaikan apresiasi terhadap fasilitas yang disediakan. “Kami merasa diperlakukan sama seperti warga binaan lainnya. Petugas sangat membantu, dan TPS ini sangat ramah untuk kami,” ujar salah satu warga binaan.
Senada dengan itu, warga binaan lansia juga mengungkapkan pengalaman serupa. “Saya sangat bersyukur masih diberi kesempatan memilih. Fasilitasnya nyaman dan memudahkan kami yang sudah tua,” kata seorang warga binaan berusia 70 tahun.
Kanwil Kemenkumham Sumut juga memastikan para petugas TPS telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas. Anak Agung menambahkan bahwa seluruh proses pelaksanaan pemilu di Lapas dan Rutan ini akan terus dipantau agar berjalan lancar dan menghormati HAM.
Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak politik bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di balik jeruji besi. “Pemilu bukan hanya tentang suara, tetapi juga tentang keadilan dan kesetaraan bagi semua,” pungkas Pramono.(HUMAS/MR.R.).
