Tahap Awal Dalam Rangka Analisis Kebijakan di Wilayah, Kanwil Kemenkumham Sumut Bentuk Tim SIPKUMHAM

Tahap Awal Dalam Rangka Analisis Kebijakan di Wilayah, Kanwil Kemenkumham Sumut Bentuk Tim SIPKUMHAM

Medan – SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM) adalah suatu sistem informasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan data mengenai permasalahan hukum, HAM, dan terkait layanan publik dengan pengumpulan informasi melalui crawling data secara real-time dari media online dan media sosial. Dengan adanya basis data yang diperlukan sehingga dapat

Bangun Satu Pemahaman dan Persepsi Soal Isu Pemberdayaan Pengungsi, Kanwil Kemenkumham Sumut Hadiri Workshop Pengungsi Indonesia

Bangun Satu Pemahaman dan Persepsi Soal Isu Pemberdayaan Pengungsi, Kanwil Kemenkumham Sumut Hadiri Workshop Pengungsi Indonesia

 

Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengikuti workshop pengungsi di Indonesia yang diselenggarakn oleh Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara virtual melalui aplikasi zoom di ruang Rapat Divisi Keimigrasian. Rabu, (22/02/2023).

Peserta workshop terdiri dari institusi pemerintah pusat dan daerah, organisasi non

Kanwil Kemenkumham Sumut Sambut Kunjungan Jajaran Divim Kanwil Kemenkumham Jatim

Kanwil Kemenkumham Sumut Sambut Kunjungan Jajaran Divim Kanwil Kemenkumham Jatim

 

Medan - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sambut kehadiran Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam rangka koordinasi dan silaturrahmi. Rabu, (22/02/2023).

Kehadiran rombongan kali ini dimaksud sebagai studi tiru mengenai pengawasan keberangkatan terhadap awak kapal dan/atau penumpang yang melebihi

Kolaborasi dengan Biro Hukum Provinsi, Kanwil Kemenkumham Sumut Laksanakan Penguatan Kabupaten Kota Peduli HAM

Kolaborasi dengan Biro Hukum Provinsi, Kanwil Kemenkumham Sumut Laksanakan Penguatan Kabupaten Kota Peduli HAM

MEDAN - Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan amanat dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM. Disamping itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengembangkan

Tindaklanjuti Permasalahan Fitur Presensi pada Aplikasi SIMPEG, Kanwil Kemenkumham Sumut Sambut Kehadiran Tim Birowai Kemenkumham

Tindaklanjuti Permasalahan Fitur Presensi pada Aplikasi SIMPEG, Kanwil Kemenkumham Sumut Sambut Kehadiran Tim Birowai Kemenkumham

 

Medan - Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan fitur presensi pada Aplikasi SIMPEG yang dialami beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Tim Biro Kepegawaian hadir langsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Integrasi Absensi SIMPEG. Rabu, (22/02/2023).

Mobile Search