Gunung Tua - Dalam rangka mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Kabupaten/Kota di daerah sebagai Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Desni Priyanti Manik beserta Tim mengunjungi kantor Bupati Padang Lawas Utara. (03/03/23)
Dalam pendampingan ini, Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan secara personal memberikan bimbingan dan arahan dalam pengisian Formulir Kota/Kabupaten Peduli (KKP) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh setiap OPD terkait penyampaian laporan penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2023, sehingga laporan yang disampaikan terssbut dapat menjadi bahan Pemerintah Pusat dalam membuat Kebijakan.
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan Umum dan Kesra Sarifuddin Harahap dan Kepala Bagian Hukum Setdakab Padang Lawas Utara Ricky Fandy Harahap berterimakasih atas arahan dan dukungan dari Kanwil Kemenkumham Sumut terhadap bimbingan dan supervisi kepada Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaporan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.
“Kami akan berusaha menyampaikan data dukung dan mendorong OPD kami untuk menyusun dan menyampaikan formulir dan berikut data dukung kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan tepat waktu”, Ricky menambahkan.
Kegiatan ini dihadiri oleh 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas - dinas terkait lainnya.
