Langkat – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara melakukan percepatan data dukung dalam plenary FATF Juni 2023. Sehingga dalam pemenuhan hal tersebut diminta setiap Kanwil Kementerian Hukum dan HAM agar segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan sebagai pemenuhan target Kinerja B04 Tahun 2023. (26/04/2023)
Kabupaten Langkat menjadi salah satu tujuan untuk dilakukan Audit Kepatuhan secara langsung (on site). Tim yang diketuai oleh Yulius Manurung selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut, mendatangi 1 (satu) Notaris yang terkena risiko tinggi dalam pekerjaannya. Dalam hal ini Tim menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, guna melakukan audit sebagai tindaklanjuti hasil penilaian terhadap Kusioner PMPJ yang di isi oleh Notaris. Serta pelaksanaan audit tersebut dilakukan guna membantu notaris dalam penggunaan jasa untuk pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
