Medan- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan Rapat Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM TA 2018, Selasa, 07 Agustus 2018. Rapat ini dihadiri oleh Bagian Hukum dan Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pada rekapitulasi status pelaporan Aksi HAM 2018 periode B-06 masih berstatus Tidak Melaporkan dan/atau Melaporkan namun tidak sesuai dengan format SE Mendagri Nomor 180/3119/SJ dan SE Mendagri Nomor 180/3120/SJ Tanggal 21 Mei 2018 tentang Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Aksi HAM tersebut merupakan bagian lampiran dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Empat sasaran utama Aksi HAM yaitu Peningkatan Pemenuhan Hak Perempuan, Peningkatan Pemenuhan Hak Anak, Peningkatan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peningkatan Pemenuhan Hak Masyarakat.
Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM menemui beberapa kendala sebagai berikut:
a. Kebijakan pemerintah daerah belum mengakomodir pelaksananaan Aksi HAM Daerah, misalnya tidak ada produk hukum
yang mengatur mengenai RuangMenyusui (Laktasi);
b. Data yang disampaikan tidak sesuai dengan yang ditargetkan;
c. Belum adanya transfer knowledge kepada pejabat baru dari pejabat yang menangani Aksi HAM yang dimutasi/rotasi;
d. Kurang efektifnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengumpulan data Aksi HAM.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berharap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Aksi HAM secara berkala, teranalisis, dan terkoordinasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi HAM, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi HAM secara berkala ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) serta mempublikasikannya kepada masyarakat. (Humas Kanwil)
