Rapat dengan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara pada tanggal 23 Januari 2017 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dilaksanakan berhubungan dengan pelaksanaan tugas oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang baru melaksanakan Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara pada tanggal 20 Januari 2017. Dalam hal ini, di hari pertama bertugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang baru, Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP., S.H., M.Si. di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara mendapatkan pengarahan dan mengadakan diskusi untuk membicarakan mengenai tugas-tugas yang sedang dalam proses pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara di tahun 2017 dengan Tata Nilai PASTI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.
Adapun yang menjadi Hasil Rapat dengan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara ini mengenai antara lain :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara menyampaikan mengenai :
_ Refleksi Capaian Kinerja tahun 2016 dan Penguatan Kinerja Tahun Aanggaran 2017
− Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera yang sesuai dengan amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera bekerja keras, bekerja lebih keras, dan bekerja lebih keras lagi.
_ Pelayanan yang nyata kepada masyarakat.
− Kebijakan Presiden Republik Indonesia telah membentuk Tim Satgas Saber Pungli dan ini dilaksanakan untuk tingkat Kementerian/Lembaga sampai kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota kemudian Unit Pelaksana Teknis di Pemerintah Republik Indonesia yg didasari Reformasi Hukum.
− Teknologi informasi dengan E-Government, E-Gov PASTI nyata di tahun 2017, untuk menyikapi hal ini mengajak untuk menentukan langkah-langkah strategis dan mewujudkan E-Government, dan tahun 2017 ini mensukseskan Proses berbasis teknologi informasi seperti SIMPEG NEW 015 dan Pelayanan kepada masyarakat. (Humas)
