Medan, Meski Tahun 2021 adalah tahun yang berat dan penuh tantangan, dimana badai covid-19 mengakibatkan krisis kesehatan dunia dan belum sepenuhnya selesai, seluruh bangsa di dunia terkena dampaknya tak terkecuali Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Namun, di Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya telah berhasil mendapatkan banyak pencapaian yang dapat diraih. Sebanyak 881 Satker mulai dari pembentukan regulasi, penegakkan dan pelayanan hukum, serta pemajuan HAM. Beberapa sentra layanan diperbanyak dan dipermudah proses pelayanannya, dengan otomasi digitalisasi, sehingga meminimalisir pertemuan antar manusia yang berpotensi penularan Covid-19.
Kebijakan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, kebijakan pemberian asimilasi terhadap WBP untuk mengurangi kepadatan hunian Lapas juga di berlakukan sehingga Kemenkumham mampu mengkontribusi keberhasilan pengendalian covid19.
“Kerja keras tidak menghianati hasil, berkat kolaborasi dan sinergi internal Kemenkumham, Kementerian/Lembaga lain, dan dukungan stakeholder lainnya, akhirnya Kemenkumham berhasil menorehkan prestasi sepanjang tahun 2021” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly) dalam sambutannya pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum dan HAM yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara secara virtual bertempat di Aula Soepomo lantai V kantor wilayah. (Rabu, 29/12/21)
Beberapa pencapaian Kemenkumham di tahun 2021 adalah :
- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 10 kali berturut-turut.
- 6 Satker Penerima WBBM dan 49 Satker Penerima WBK tahun 2021 oleh Kementerian PAN-RB.
- Penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi.
- Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari
- Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari KemenPAN dan RB
- Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik)
- TOP Leader On Digital Implementation Atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi Pemerintah.
- Penghargaan TOP DIGITAL Awards 2021 kepada Kementerian Hukum dan HAM atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan.
- Predikat "SANGAT BAIK” pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Oleh KemenPAN-RB.
- Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan.
- Serta beberapa penghargaan lainnya.
Kemenkumham akan melakukan perbaikan system dan pembaruan prosedur akan terus menerus diupdate dan awasi, tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak bisa diprediksi. (Humas/FM)
