Jakarta - Kanwil Kemenkumham Sumut dalam ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang HAM (Flora Nainggolan), dan Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Hukum dan HAM menghadiri secara langsung Rakornis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Graha Pengayoman. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang HAM, dan Kepala Subbidang Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Hukum dan HAM se-Indonesia. Kamis, (22/02/2024).
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM R.I Bapak Y. Ambeg Paramarta dalam sambutannya, menyebutkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM yang ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2023 sebagai hari kelahiran Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (atau yang dikenal dengan BSK Kumham). BSK Kumham memiliki fungsi diantaranya pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan dibidang hukum dan ham, serta koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan dibidang hukum dan ham. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi tersebut maka BSK Kumham hadir untuk menyediakan analisis kebijakan sebagai dasar bagi Unit Kerja Pemangku Kepentingan di Kementerian Hukum dan HAM dalam pengambilan kebijakan dibidang Hukum dan HAM.
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I Reynhard Silitonga menyampaikan Rapat Koordinasi Teknis BSK Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak. Beliau juga menyampaikan BSK Hukum dan HAM perlu bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal dalam menyiapkan SDM khususnya Analis Kebijakan yang memiliki kemampuan analisis yang baik serta menambah jumlah SDM agar memadai untuk meningkatkan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Rakornis ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah dan mensosialisasikan 6 (enam) pedoman teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan BSK Kumham yang akan dilaksanakan di Kantor Wilayah. Kegiatan ini juga mengundang narasumber yaitu; Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., M.A (Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (LAN R.I). Beliau menyampaikan dalam paparanya terkait “Tata Kelola Kebijakan Dalam Perspektif Siklus Kebijakan Publik”, yaitu siklus kebijakan dan penjabarannya di BSK Kumham meliputi; Perencanaan Kebijakan (agenda setting, formulasi kebijakan) dan pelaksanaan kebijakan (implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan). Kebijakan adalah respon terhadap masalah publik (harus berorientasi problem solving). Kebijakan tidak dibuat untuk kebijakan itu sendiri. “if a “wrong” definitionof the problem is made, it may mean that the ultimate “solution” for the problem will be delayed. Dan harapannya kedepan, Kantor Wilayah diharapkan tidak hanya sekedar menyelesaikan dengan baik, namun juga mampu mengembangkan kapasitasnya untuk berperan sebagai policy implementator, policy evaluator, dan bahkan policy entrepreneur yang dapat menghubungkan para actor kebijakan di wilayah melalui law center.
