Medan - Masuki hari kedua kegiatan Bimbingan Teknis Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara hadirkan berbagai narasumber untuk tingkatkan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Kamis, (20/06/2024).
Hari kedua kegiatan Bimbingan Teknis Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Tahun 2024 kali ini dibuka dengan paparan dari Pahrudin Saputra, Koordinator Perawatan Kesehatan Dasar Direktorat Jenderal Kesehatan dan Rehabilitasi mengenai Peningkatan Pemahaman Terkait Layanan Kesehatan Dasar, Izin Klinik, dan Akreditasi.
Dalam paparannya, Pahrudin menyampaikan beberapa elemen-elemen penilaian yang perlu disiapkan oleh para peserta kegiatan selama proses akreditasi klinik pada masing-masing Lapas/Rutan/LPKA. Menurutnya, elemen-elemen penilaian ini harus menjadi program kerja pada Satuan Kerja demi suksesnya pelaksanaan akreditasi tersebut.
"Kementerian Kesehatan memiliki self assessment untuk akreditasi. Elemen penilaian pada self assessment ini mohon dijadikan program kerja Bapak/Ibu sehingga bisa dicicil pelan-pelan," ujar Pahrudin.
Strategi ini tidak hanya untuk mempermudah Satuan Kerja, Pahrudin menyampaikan bahwa dengan menjadikan elemen-elemen penilaian tersebut menjadi program kerja, persiapan Satuan Kerja dalam pelaksanaan akreditasi pun akan menjadi lebih matang.
"Akreditasi bukan target utama kita, tetapi prosesnya harus dilalui oleh kita semua. Dengan mencicilnya menjadi program-program kerja, ketika Bapak/Ibu harus melaksanakan akreditasi nanti, Bapak/Ibu tidak akan tergopoh-gopoh," tambah Pahrudin.
Pada puncak kegiatan hari ini, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy Fernando Sianturi, juga hadir di Hotel Le Polonia Medan untuk menyampaikan materi kepada para peserta kegiatan mengenai Penguatan Tugas dan Fungsi Petugas yang Menangani Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.
Kepada para peserta yang didominasi oleh Tenaga Kesehatan pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, Rudy menyampaikan pentingnya kehadiran pelayanan kesehatan yang optimal pada Lapas/Rutan/LPKA bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
"Pelayanan kesehatan yang optimal ini penting untuk banyak sekali hal, tapi yang paling penting adalah untuk memberikan hak kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan serta mencegah penyebaran penyakit di Lapas/Rutan/LPKA kita," ujar Rudy.
Rudy menyadari banyaknya kendala yang dihadapi oleh Satuan Kerja untuk mencapai target besar tersebut. Khususnya bagi Lapas/Rutan/LPKA yang belum memiliki Tenaga Medis demi memenuhi tugas dan fungsi perawatan kesehatan maupun rehabilitasi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.
Oleh karenanya, membangun sinergi adalah salah satu kunci yang harus dibangun oleh masing-masing Satuan Kerja untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang optimal tersebut.
"Ini semua tidak bisa kita penuhi sendiri, kita harus membangun sinergi dengan stakeholder kita. Khususnya teman-teman yang tidak memiliki tenaga medis, segera bersinergi dengan puskesmas dan dinas kesehatan setempat," tegas Rudy.
Untuk meningkatkan pemahaman peserta kegiatan mengenai perawatan kesehatan dan rehabilitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara juga menghadirkan dr. Laniah Lubis dari BNNP Sumatera Utara serta Oki Leksmana dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai narasumber hari ini.
