JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ditetapkan sebagai Kementerian Negara dengan kinerja anggaran 2019 terbaik. Penghargaan ini didapat setelah Kemenkumham RI menempati posisi teratas dalam kategori kementerian negara/lembaga dengan pagu anggaran besar (di atas Rp 10 triliun).
Atas prestasi tersebut, Kemenkumham RI mendapatkan insentif Rp 100 miliar rupiah dan langsung dikurangkan dengan ketetapan penghematan di Kemenkumham RI, yang semula Rp 795 miliar menjadi Rp 695 miliar.
Pada kategori pagu anggaran besar, Kementerian Keuangan RI berada pada peringkat kedua (menerima insentif Rp 80 miliar) dan Kementerian Kesehatan RI di posisi ketiga (insentif Rp 70 miliar).
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI menjadi yang terbaik pada kategori pagu anggaran sedang (Rp 2,5 – 10 Triliun). Adapun Badan Tenaga Nuklir Indonesia menerima penghargaan tertinggi di kategori pagu anggaran kecil (di bawah Rp 2,5 triliun).
Penetapan Kemenkumham RI sebagai kementerian dengan kinerja anggaran 2019 terbaik tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan RI No. 154/KMK.02.2020 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga Penerima Insentif dan Besaran Insentif Tahun Anggaran 2020 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019.
“Selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah memperlihatkan kemampuannya dalam melaksanakan, mengelola, dan mengatur keuangan secara efektif dan efisien esuai dengan aturan yang ada,” kata Menkumham, Yasonna Laoly, dalam keterangan pers, Selasa (21/4/2020).
“Penghargaan ini tentu merupakan prestasi yang baik. Semoga bisa dipertahankan, termasuk lewat pengelolaan yang transparan dan akuntabel demi kepentingan kinerja kementerian dan kepentingan terbaik rakyat. Saya harapkan juga penghargaan ini menjadi tambahan semangat untuk mengelola anggaran di tahun-tahun ke depan,” katanya.
Bukan baru kali ini Kemenkumham RI meraih penghargaan atas kinerja pengelolaan anggaran. Kemenkumham RI juga didaulat sebagai Kementerian Terbaik dalam kinerja pengelolaan anggaran kategori besar tingkat kementerian/lembaga negara pada 2017. Setahun sebelumnya, Kemenkumham mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terbesar dalam APBN dan penghargaan Pengelolaan PNBP Terbaik.
Rentetan penghargaan ini sekaligus menegaskan transformasi yang terus dilakukan Kemenkumham RI terkait pengelolaan anggaran. Sejak 2015, Kemenkumham RI berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK empat kali berturut-turut.
“Semua kerja keras menggunakan serta mengelola anggaran ini tak lain karena kami sadar betul bahwa ini uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan hingga sekecil-kecilnya” kata Yasonna. (HUMAS)
