MEDAN - Secara virtual melalui aplikasi Zoom, bertempat di ruang Sekretariat WBK/WBBM lantai 1 Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Sutrisno didampingi Kepala Divisi Administrasi, Betni Humiras Purba, Plt. Kepala Bagian Umum Marlen Situngkir menyaksikan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2019, Kamis (23/7).
Kegiatan diawali dengan laporan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto menyampaikan dmulai tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM menyusun strategi dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI, dimulai dari membangun komitmen, penguatan kompetensi dan sistem pelaporan keuangan, mengimplementasikan nilai “KUMHAM PASTI PRODUKTIF”, peningkatan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, penertiban BMN, pembenahan pengelolaan PNBP, pemanfaatan sistem informasi secara efektif, tindak lanjut rekomendasi BPK RI, membangun Wilayah Bebas Korupsi, penguatan sistem pengendalian internal, hingga peningkatan kualitas hasil pengawasan. Dengan penanaman strategi tersebut pada organisasi Kementerian Hukum dan HAM, diharapkan agar opini WTP dari BPK RI dapat selalu dipertahankan.
Sebelumnya, Anggota I BPK RI, Hendra Susanto menyampaikan apresiasi kepada Kemenkumham atas pencapaian opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019.
"Opini WTP ini bukan hadiah dari BPK, namun merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam pertanggungjawaban keuangan. Namun hasil yang diperoleh ini tidaklah abadi, karena ada banyak dinamika yang bisa terjadi. Untuk itu tetap jaga kinerja agar bisa mempertahankan prestasi ini" ujar Hendra.
Kemenkumham dibawah kepemimpinan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memiliki komitmen tinggi dalam menjaga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan aset negara. "Sejak saya memimpin dan bertindak selaku Pengguna Anggaran di Kementerian Hukum dan HAM, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2019 ini merupakan kali kelimanya perolehan WTP Murni secara berturut-turut. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras agar pengelolaan keuangan maupun barang milik negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien," jelas Yasonna.
Yasonna juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan, dengan cara menyediakan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa secara tepat waktu dan transparan dan juga menyampaikan ucapan terima kasih atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diberikan untuk Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2019.
Pencapaian tersebut merupakan kali kelimanya perolehan WTP Murni secara berturut-turut dalam kepemimpinan dan tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan Kementerian/Lembaga harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. (HUMAS/RAD)
