Medan - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sutrisno, didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Betni Humiras Purba, Kepala Divisi Keimigrasian, Silvester Sili Laba, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Purwanto mengikuti Pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 secara virtual, yang bertempat di ruangan sekretariat WBK/WBBM lantai 1 Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. (Senin,12/10/2020)
Kegiatan yang bertajuk "Layanan Publik Digital Kemenkumham, Menuju Indonesia Maju" ini beragendakan pengukuhan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Layanan Publik Kemenkumham secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan Penandatanganan Komitmen Bersama Revolusi Digital Layanan Publik, Penyerahan Penghargaan serta me-launching Sistem Integrasi Satu Data Kementerian Hukum dan HAM (SADA Kumham) dan meresmikan logo Hari Dharma Karyadhika tahun 2020.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto melaporkan bahwa kegiatan pengukuhan revolusi digital ini diharapkan mampu memperkokoh implementasi digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengefisienkan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi secara berkesinambungan serta memperbaiki kualitas pelayanan dengan meminimalisir pertemuan ASN Kementerian Hukum dan HAM dengan masyarakat sehingga mampu menghilangkan pungutan liar dan memperbaiki integritas ASN.
Transformasi digital yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM telah melahirkan berbagai macam aplikasi pelayanan publik berbasis digital dimana telah terdapat 1018 aplikasi sehingga dengan banyaknya aplikasi layanan tersebut dibentuklah Sistem Integrasi Satu Data Kementerian Hukum dan HAM (SADA Kumham) sebagai single source of truth dan untuk memastikan kelayakan serta pemanfaatan aplikasi tersebut maka dibentuk pula Tim Verifikasi Aplikasi Kementerian Hukum dan HAM yang akan melakukan pemantauan dan evaluasi. Dalam SADA Kumham ini menghadirkan Dashboard Executive yang dapat diakses oleh Pimpinan dimana menyajikan 267 data statistik untuk mendapatkan data yang akurat dan mutakhir. Selain itu dashboard dalam SADA Kumham ini juga dapat diakses oleh seluruh ASN Kemenkumham dan Masyarakat.
Dalam sambutannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan komitmennya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM karena pelayanan publik merupakan bentuk nyata dari pengabdian dari ASN Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat. Perubahan dari sistem birokrasi konvensional ke sistem birokrasi digital terus dilakukan secara bertahap hingga saat ini memasuki revolusi digital pelayanan publik. Seluruh ASN Kemenkumham juga diharapkan harus terus beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi yang dapat mempermudah segalanya. SADA Kumham merupakan perwujudan e-government satu data di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana semua data pada seluruh unit Eselon I terintegrasi menjadi satu serta untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Menteri Hukum dan HAM bersama seluruh jajaran terus - menerus mendorong percepatan pelayanan publik demi mewujudkan good governance, tata pemerintahan yang baik serta transparansi dan akuntabilitas.
Dalam kesempatan ini, Menteri Hukum dan HAM juga meresmikan logo Hari Dharma Karyadhika tahun 2020 yaitu burung merpati. Dipilihnya logo ini memiliki beberapa makna yaitu Merpati adalah lambang loyalitas dan kesetiaan yang artinya seluruh jajaran Kemenkumham adalah ASN yang loyalitasnya kepada bangsa dan negara tidak diragukan lagi. Merpati memiliki kemampuan navigasi yang tinggi, maknanya semua yang kita kerjakan harus tepat sasaran. Merpati adalah burung yang senang bekerja sama, maknanya sebagai ASN Kemenkumham kita harus mengedepankan sinergitas dan kolaborasi menjadi dasar membentuk teamwork. Merpati tidak mempunyai kantung empedu, artinya dalam suatu organisasi kita boleh beradu argumen untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kemajuan organisasi.
“Yang terpenting, seperti peribahasa yang sering kita dengar ”merpati tak pernah ingkar janji” mari bersama-sama kita wujudkan janji kita sebagai ASN untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara tercinta.”, tutup Menteri Hukum dan HAM.
