MEDAN – Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Anggiat Napitupulu menghadiri undangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara terkait Rapat Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan secara virtual bertempat di tempat masing-masing, Kamis 26 Agustus 2021.
Rapat Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Sumatera Utara ini dihadiri oleh Perwakilan Dit. Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkunham Sumut, Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumut dan Kota/Kab se-Sumut, Polrestabes Medan, Rudenin Medan, Perwakilan Binda Sumut, Intelijen Dandim Medan, Perwakilan UNHCR Medan, Perwakilan IOM Medan dan instansi lainnya.
Rapat membicarakan kondisi pengungsi luar negeri yang belum mendapat vaksin, perkembangan kondisi di Afghanistan yang mempengaruhi pengungsi asal negara tersebut dalam hal ini perlu antisipasi kemungkinan unjuk rasa di Medan.
“Divisi Keimigrasi sudah menyampaikan tantangan pengawasan pengungsi luar negeri yang berbeda dengan pengawasan orang asing mengingat regulasi yang mengikat baik oleh Konvensi dan Perpres 125 Tahun 2016”, ucap Kadiv IM.
Di akhir diskusi disebutkan bahwa keanggotaan Satgas Penanganan pengungsi luar negeri disesuaikan kondisi daerah yang mengharuskan keterlibatan berbeda lembaga.
Menjadi konsiderasi bersama bahwa jumlah pengungsi luar negeri dan community house sudah banyak, diharapkan tidak ada penambahan dan solusi tentang vaksin harus segera karena sesuai dengan regulasi penerbangan maka realokasi dari Sumut ke daerah lain tidak akan dapat dilakukan.
