MEDAN - Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Priyadi, Jum’at (19/10/2018) menghadiri dan menyampaikan Orasi Ilmiah pada acara Dies Natalis ke- 64 dalam Rapat Terbuka Senat Wisuda Pasca Sarjana, Profesi, Sarjana, dan Ahli Madya Periode II Tahun 2018 Universitas HKBP Nommensen Medan. Kegiatan ini diselenggarakan di Ball Room lt. 5 Hotel Selecta Medan, yang dihadiri Rektor Universitas HKBP Nomensen, Dr. Ir. Sabam Malau, para Wakil Rektor, Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Darwin Lumban Tobing, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Dosen, Wisudawan/i, serta para undangan. Menteri Yasonna yang juga Dosen di Universitas HKBP Nommensen menyampaikan Orasi Ilmiah dihadapan para Wisudawan/i. Menteri Hukum dan HAM di dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Deregulasi Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Pelayanan Publik” menyampaikan bahwa “Globalisasi mengakibatkan semakin kuatnya interpendensi antara satu Negara dengan Negara lainnya yang sama-sama mempunyai kedaulatan nasional untuk mempertahankan keseimbangan politik, ekonomi dan tentu pula dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing Negara.
Pada situasi ini, terciptanya iklim kemudahan berusaha (ease of doing business) di tiap Negara menjadi penting”, demikian disampaikan Menteri Yasonna dalam orasinya. “Untuk merespon tantangan tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha yang dirilis Bank Dunia (World Bank) mulai dari peringkat 100 di 2015 menjadi peringkat 91 di tahun 2016, dan peringkat 72 di tahun 2017,” lanjutnya. Keberadaan komponen hukum mutlak harus diperhatikan sebagai konsekwensi dari Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Hukum harus ditempatkan sebagai penguasa / panglima dalam segala hal, setiap tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasar kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakhir orasinya Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa ketika Korea Selatan mengalami krisis ekonomi yang serupa dengan Indonesia, dilakukan segera reformasi hukum dan perundang-undangan dengan menggunakan metode guillotine, dimana seluruh produk hukum yang tidak mendukung tuntutan reformasi termasuk kebutuhan dunia usaha dipangkas.
“Implikasinya hari ini dengan mudah mereka menerapkan sistem one in and one out peraturan,” ujarnya lebih lanjut. “Bekerjanya sistem ini menuntut penyelenggara Negara untuk mengarahkan pembentukan peraturan sesuai jenis dan kewenangannya pada simplikasi regulasi,” tutupnya. Sementara pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Priyadi, dalam kunjungannya bersama Menteri Yasonna menyampaikan ucapan “Selamat Dies Natalis ke- 64 kepada Universitas HKBP Nommensen serta ucapan selamat kepada para Wisudawan/i yang telah memperoleh gelar Sarjana. “Kita berharap kedepannya Universitas ini mampu menghasilkan Sarjana yang berkualitas, mampu berkarya, berkontribusi serta bermanfaat bagi bangsa dan Negara” ujarnya. (Humas Kanwil)
