Medan- Dilatarbelakangi dengan telah dilaksanakannya Pengumpulan Data dan Informasi SIPKUMHAM terkait Pelaksanan Pelayanan Publik dalam kegiatan W20 Summit di
Kawasan Danau Toba dari Perspektif HAM, maka dalam rangka Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) TA.2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) Sumatera Utara bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara mengadakan Rapat
Pembahasan Data dan Informasi SIPKUMHAM, Kamis (15/09) secara daring melalui media zoom.
Turut hadir dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara antara lain Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata Maike Ritonga dan Pamong Budaya Madya Muklis Nasution.
Pelaksanaan rapat ini sebagai tindak lanjut atas pengumpulan data dan Informasi SIPKUMHAM terkait Pelaksanan Pelayanan Publik dalam kegiatan W20 Summit di Kawasan Danau Toba dari Perspektif HAM pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun.
"Kegiatan W20 Summit telah berdampak positif bagi pemajuan sektor pariwisata di Sumatera Utara, ditandai dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun lokal. Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi pendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger.", ujar Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan memimpin rapat.
Dari sudut pandang pelayanan publik serta perspektif terkait hak asasi manusia, kegiatan ini tidak hanya memiliki efek yang sangat positif bagi kemajuan perekonomian Indonesia, melainkan juga menjadi sarana berskala Internasional dalam membahas isu terkait kesetaraan gender, mempromosikan kesetaraan, keamanan dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi kebijakan dan kerjasama di sektor perekonomian dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Dari hasil pertemuan W20 yang dimaksud juga telah menghasilkan komunike yang telah disampaikan pada Presiden Republik Indonesia dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).(HUMAS/)
