Medan – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Mhd Jahari Sitepu memaparkan proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) saat Benchmarking Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Jenderal DPR RI, Senin (16/10).
“Dalam membangun Zona Integritas dipastikan kita harus cekatan dalam menghadapi berita-berita negatif yang ada di Satuan Kerja jajaran. Kita langsung meng-counter dengan berita-berita positif dan capaian-capaian yang telah diraih. Karena ada beberapa oknum media yang mengincar berita negatif ini,” jelas Jahari di Ruang kerjanya.
Profil Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara juga turut dipaparkannya dilanjutkan dengan penjelasan penerapan 6 area perubahan Pembangunan Zona Integritas yakni Manajemen perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Capaian Kinerja serta 7 Inovasi berbasis IT yang ada pada instansi ini.
Sementara itu, Rachmi Suprihartanti Septiningtyas, Kepala Bagian Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI menyebutkan bahwa kunjungan ini dilaksanakan untuk menghimpun dan memberikan pemahaman secara jelas dan komprehensif berkenaan dengan pembangunan Zona Integritas pada instansi ini sehingga pihaknya mendapatkan rekomendasi langkah strategis dalam membangun Zona Integritas.
Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pejabat Struktural dan 9 orang peserta Benchmarking Pembangunan Zona Integritas Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI. Para peserta Benchmarking pun juga berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan pelayanan publik pada kantor ini.
(humas/sowat)v
