Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

LAPAS/RUTAN DI MEDAN SEKITARNYA MELAKSANAKAN PEMILU LEGISLATIF 9 APRIL 2014

10-04-2014 Hits:46 Kanwil Sumut Berita Utama

LAPAS/RUTAN DI MEDAN SEKITARNYA  MELAKSANAKAN PEMILU LEGISLATIF 9 APRIL 2014

Medan (9/4) Hari ini seluruh warga binaan di UPT Pemasyarakatan Sumatera Utara yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 13.019 dari jumlah penghuni seluruhnya 18.065 menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang dilangsungkan di UPT...

ACARA PELANTIKAN NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI DI WILAYAH SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

07-04-2014 Hits:46 Kanwil Sumut Berita Utama

Medan (4/4) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menggelar acara pelantikan Notaris dan Notaris Pengganti di wilayah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 bertempat di Aula Pengayoman Sumatera Utara.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Drs. I...

RAPAT PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN LAPAS NARKOTIKA LANGKAT, LAPAS PEMUDA LANGKAT DAN RUTAN HUMBAHAS

02-04-2014 Hits:51 Kanwil Sumut Berita Utama

Medan (1/4) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengadakan Rapat panitia pelaksana pembangunan Lapas Narkotika Langkat, Lapas Pemuda Langkat dan Rutan Humbahas bertempat di ruang serbaguna Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dihadiri Panitia Pokja ULP,...

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2013 KPPDK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

01-04-2014 Hits:58 Kanwil Sumut Berita Utama

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2013 KPPDK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  DAN HAM SUMATERA UTARA

  Medan (28/03) KPPDK (Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman) unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2013 sebagai Laporan pertanggungjawaban Pengurus kepada anggota yang rutin setiap tahunnya, bertempat di Aula Kanwil Kementerian...

PENGARAHAN CPNS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA ANGKATAN TAHUN ANGGARAN 2013

28-03-2014 Hits:122 Kanwil Sumut Berita Utama

PENGARAHAN CPNS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  SUMATERA UTARA ANGKATAN TAHUN ANGGARAN 2013

    Medan (27/3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara memberi pengarahan bagi CPNS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan...

Layanan keimigrasian

banner visa ollost-stolen-passbanner passport ol

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP ANAK TERLANTAR DI INDONESIA

Anak terlantar 1Medan (Sumatera Utara) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyelenggarakan seminar dengan judul "Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Anak Terlantar Di Indonesia" bertempat di Hotel Grand Delta Jl. Juanda No.3C Medan, selasa (27/03). Kegiatan ini dihadiri oleh 51 orang peserta yang berasal dari Pemprov, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LSM, Media massa, dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut. Acara ini dibuka oleh Kepala Balitbang HAM, yang sebelumnya diawali dengan Kata sambutan oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut (Baldwin Simatupang, BcIP,SH,MHum).

Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut dalam kata sambutannya mengatakan bahwa Dalam upaya mewujudkan perlindungan Hukum dan HAM khususnya bagi Anak-anak terlantar yang dinilai telah mengalami peningkatan sehingga perlu penanganan bersama oleh pihak pemerintah, masyarakat, dan khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Kanwil Kemenkumham Sumut mempunyai program "Sumatera Utaraku sadar HAM" yang dapat menangani permasalahan HAM seperti perlindungan HAM terhadap Anak-anak terlantar.

Kepala Pusat Litbang Hak-hak Kelompok Khusus, Drs. Arman Nazar, MSi berpendapat bahwa Anak merupakan amanah sekaligus karunia haruslah kita jaga karena anak-anak sangat riskan terhadap hal-hal negatif sehingga anak-anak khususnya anak-anak terlantar perlu mendapat perhatian serius. Menurut aturan hukum yang terkait UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Seperti kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak terlantar yang dilakukan Robot Gede. Dalam hal ini pemerintah sudah membuat rancangan dan bersama dengan Kementerian Sosial telah memiliki program-program sebagai upaya perlindungan HAM untuk anak-anak terlantar.

Kabalitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM, Prof. Dr. Ramly Hutabarat, SH,Mhum berpendapat Keluarga miskin akan menimbulkan permasalahan, salah satunya permasalahan anak-anak terlantar. Berdasarkan penelitian Sumut merupakan daerah yang paling banyak anak terlantar dengan jumlah 8.480 jiwa dan hingga sekarang meningkat 85%.

Sekretaris Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara, M. Ridha Haykal Amal, SH,S.Sos,Msi berpendapat bahwa Anak-anak sering terperangkap dalam narkoba yang kemudian terjadi penyalahgunaan seksual. Mengenai anak-anak yang tidak kalah pentingnya eksploitasi dan pengabaian secara psikologi sehingga dalam hal ini bisa diprogramkan supaya anak-anak terlantar bisa dilindungi.

Guru Besar Administrasi Negara Fisip USU Medan, Prof. Dr. Erika Revida Saragih, MS berpendapat bahwa Anak-anak terlantar sangat identik dengan kemiskinan. Anak-anak terlantar juga sangat dekat dengan kejahatan dan kriminalitas. Semakin banyak jumlah anak terlantar menunjukkan semakin banyak jumlah keluarga yang miskin dan cenderung semakin meningkat pula tingkat kejahatan dan kriminalitas. Anak terlantar sudah menjadi isu nasional. Dalam hal ini perlunya perhatian untuk anak-anak terlantar yang umumnya berasal dari keluarga miskin sehingga dapat mengurangi dan menekan jumlah anak-anak terlantar, disamping itu pemerintah, masyarakat dan pihak terkait diajak untuk memberi upaya yang terbaik dalam menanggapi dan menyikapi anak-anak terlantar. Mengenai Implementasi Perlindungan Hukum dan HAM dalam Penanggulangan Anak terlantar bahwa Perlindungan Hukum dan HAM dalam Penanggulangan Anak terlantar sangat diperlukan untuk mencegah semakin menjamurnya jumlah anak-anak terlantar, dalam hal ini peran pemerintah sangat dominan. Yang menjadi permasalahan dalam implementasi ini adalah bagaimana atau sejauh mana realisasinya dan upaya pemerintah untuk dapat memberdayakan anak-anak terlantar. Berkaitan dengan hal ini ada 3 yang paling penting dalam urusan anak-anak terlantar termasuk pendidikannya yaitu negara, orang tua, pendidikan atau anak tersebut dimana bila orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anaknya maka pemerintah bisa membantu pendidikan anak-anak tidak mampu tapi anak tersebut juga sangat mempengaruhi.(Humas)

Anak terlantar 2

Anak terlantar 3

Anak terlantar 4

Anak terlantar 5

Anak terlantar 6

Anak terlantar 7

Anak terlantar 8


SUMUT kakanwil2

banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

 

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumham

Galeri Foto


sampel 1sampel 2sampel 3

Statistik Pengunjung

Harian6
Mingguan179
Bulanan562
Total15492

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-
ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang