Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

RAPAT PERSIAPAN PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA KE-69 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

20-10-2014 Hits:67 Kanwil Sumut Berita Utama

RAPAT PERSIAPAN PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA KE-69 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Medan, 16 Oktober 2014 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara bersama dengan Panitia Peringatan Hari Dharma Karyadhika ke-69 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menggelar rapat persiapan dalam rangka peringatan Hari Dharma Karyadhika ke-69 Kantor Wilayah...

BIMBINGAN TEKNIS SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

14-10-2014 Hits:120 Kanwil Sumut Berita Utama

BIMBINGAN TEKNIS  SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

                Medan,13-10, Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di dampingi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 (empat) hari (13...

SELEKSI TEST KEMAMPUAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)

14-10-2014 Hits:613 Kanwil Sumut Berita Utama

SELEKSI TEST KEMAMPUAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)

Medan, 13 Oktober 2014 Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2014 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menggelar Seleksi Test Kemampuan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2014 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan...

ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DAN NOTARIS DI WILAYAH SUMATERA UTARA

10-10-2014 Hits:121 Kanwil Sumut Berita Utama

ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DAN NOTARIS DI WILAYAH SUMATERA UTARA

          Medan, 9 Oktober 2014 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Notaris di wilayah Sumatera Utara bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM...

PEMBENTUKAN TIMPORA (TIM PENGAWASAN ORANG ASING) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SUMATERA UTARA

09-10-2014 Hits:100 Kanwil Sumut Berita Utama

Serdang Bedagai-Sumatera Utara, 30 September 2014 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan melaksanakan pembentukan Tim pengawasan orang asing (TIMPORA) Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan salah satu wilayah tugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan bertempat di Pantai Cermin.Kepala Kantor...

Layanan keimigrasian

banner visa ollost-stolen-passbanner passport ol

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP ANAK TERLANTAR DI INDONESIA

Anak terlantar 1Medan (Sumatera Utara) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyelenggarakan seminar dengan judul "Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Anak Terlantar Di Indonesia" bertempat di Hotel Grand Delta Jl. Juanda No.3C Medan, selasa (27/03). Kegiatan ini dihadiri oleh 51 orang peserta yang berasal dari Pemprov, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LSM, Media massa, dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut. Acara ini dibuka oleh Kepala Balitbang HAM, yang sebelumnya diawali dengan Kata sambutan oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut (Baldwin Simatupang, BcIP,SH,MHum).

Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut dalam kata sambutannya mengatakan bahwa Dalam upaya mewujudkan perlindungan Hukum dan HAM khususnya bagi Anak-anak terlantar yang dinilai telah mengalami peningkatan sehingga perlu penanganan bersama oleh pihak pemerintah, masyarakat, dan khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Kanwil Kemenkumham Sumut mempunyai program "Sumatera Utaraku sadar HAM" yang dapat menangani permasalahan HAM seperti perlindungan HAM terhadap Anak-anak terlantar.

Kepala Pusat Litbang Hak-hak Kelompok Khusus, Drs. Arman Nazar, MSi berpendapat bahwa Anak merupakan amanah sekaligus karunia haruslah kita jaga karena anak-anak sangat riskan terhadap hal-hal negatif sehingga anak-anak khususnya anak-anak terlantar perlu mendapat perhatian serius. Menurut aturan hukum yang terkait UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Seperti kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak terlantar yang dilakukan Robot Gede. Dalam hal ini pemerintah sudah membuat rancangan dan bersama dengan Kementerian Sosial telah memiliki program-program sebagai upaya perlindungan HAM untuk anak-anak terlantar.

Kabalitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM, Prof. Dr. Ramly Hutabarat, SH,Mhum berpendapat Keluarga miskin akan menimbulkan permasalahan, salah satunya permasalahan anak-anak terlantar. Berdasarkan penelitian Sumut merupakan daerah yang paling banyak anak terlantar dengan jumlah 8.480 jiwa dan hingga sekarang meningkat 85%.

Sekretaris Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara, M. Ridha Haykal Amal, SH,S.Sos,Msi berpendapat bahwa Anak-anak sering terperangkap dalam narkoba yang kemudian terjadi penyalahgunaan seksual. Mengenai anak-anak yang tidak kalah pentingnya eksploitasi dan pengabaian secara psikologi sehingga dalam hal ini bisa diprogramkan supaya anak-anak terlantar bisa dilindungi.

Guru Besar Administrasi Negara Fisip USU Medan, Prof. Dr. Erika Revida Saragih, MS berpendapat bahwa Anak-anak terlantar sangat identik dengan kemiskinan. Anak-anak terlantar juga sangat dekat dengan kejahatan dan kriminalitas. Semakin banyak jumlah anak terlantar menunjukkan semakin banyak jumlah keluarga yang miskin dan cenderung semakin meningkat pula tingkat kejahatan dan kriminalitas. Anak terlantar sudah menjadi isu nasional. Dalam hal ini perlunya perhatian untuk anak-anak terlantar yang umumnya berasal dari keluarga miskin sehingga dapat mengurangi dan menekan jumlah anak-anak terlantar, disamping itu pemerintah, masyarakat dan pihak terkait diajak untuk memberi upaya yang terbaik dalam menanggapi dan menyikapi anak-anak terlantar. Mengenai Implementasi Perlindungan Hukum dan HAM dalam Penanggulangan Anak terlantar bahwa Perlindungan Hukum dan HAM dalam Penanggulangan Anak terlantar sangat diperlukan untuk mencegah semakin menjamurnya jumlah anak-anak terlantar, dalam hal ini peran pemerintah sangat dominan. Yang menjadi permasalahan dalam implementasi ini adalah bagaimana atau sejauh mana realisasinya dan upaya pemerintah untuk dapat memberdayakan anak-anak terlantar. Berkaitan dengan hal ini ada 3 yang paling penting dalam urusan anak-anak terlantar termasuk pendidikannya yaitu negara, orang tua, pendidikan atau anak tersebut dimana bila orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anaknya maka pemerintah bisa membantu pendidikan anak-anak tidak mampu tapi anak tersebut juga sangat mempengaruhi.(Humas)

Anak terlantar 2

Anak terlantar 3

Anak terlantar 4

Anak terlantar 5

Anak terlantar 6

Anak terlantar 7

Anak terlantar 8


SUMUT kakanwil2

banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

 

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumham

Galeri Foto


sampel 1sampel 3sampel 2

Statistik Pengunjung

Harian48
Mingguan316
Bulanan2526
Total26307

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-
ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang