TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

Galeri Foto


IMG_1321IMG_0302Rutan_MedanIMG_0367DIKPIM2015_1

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-
ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian1
Mingguan6
Bulanan31
Total34034

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

SAMBANGI CABANG RUTAN BARUS, KEPALA KANTOR WILAYAH TINJAU BLOK HUNIAN SERTA SARANA DAN PRASARANA

24-02-2017 Hits:50 Kanwil Sumut Berita Utama

SAMBANGI CABANG RUTAN BARUS, KEPALA KANTOR WILAYAH TINJAU BLOK HUNIAN SERTA SARANA DAN PRASARANA

Medan – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si., Kamis (23/02/2017) didampingi Kasubbag PPHTI, Josua Ginting, S.H. melakukan kunjungan kerja dan monitoring ke Unit Pelaksana Teknis Tapanuli Tengah sekitarnya, diantaranya Cabang Rutan Barus....

APEL SORE DI LAPAS KELAS IIA SIBOLGA, KEPALA KANTOR WILAYAH : MARI KITA BANGUN KOMITMEN DAN DISIPLIN PEGAWAI

24-02-2017 Hits:39 Kanwil Sumut Berita Utama

APEL SORE DI LAPAS KELAS IIA SIBOLGA, KEPALA KANTOR WILAYAH : MARI KITA BANGUN KOMITMEN DAN DISIPLIN PEGAWAI

Medan – Pelaksanaan apel sore bagi petugas pemasyarakatan merupakan suatu kewajiban untuk mewujudkan komitmen peningkatan disiplin pegawai dalam menjalankan tugas seiring dengan tuntutan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) serta keterkaitan pada pencapaian sasaran kinerja dalam pelaksanaan...

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA SELENGGARAKAN DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN TAPTENG

23-02-2017 Hits:35 Kanwil Sumut Berita Utama

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA SELENGGARAKAN DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN TAPTENG

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Kamis (23/02/2017) selenggarakan diseminasi Hak Asasi Manusia di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan diseminasi ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Erwin Marpaung, diselenggarakan di ruang rapat...

TINJAU LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR IMIGRASI, KEPALA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA KUNJUNGI KANTOR IMIGRASI KELAS II SIBOLGA

23-02-2017 Hits:44 Kanwil Sumut Berita Utama

TINJAU LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR IMIGRASI, KEPALA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA KUNJUNGI KANTOR IMIGRASI KELAS II SIBOLGA

Medan -  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si., Rabu (22/02/2017) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga. Kunjungan kerja ini dilakukan guna memonitor pelayanan publik yang diberikan petugas kepada...

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT PELAKSANA JAJARAN PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

21-02-2017 Hits:54 Kanwil Sumut Berita Utama

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT PELAKSANA JAJARAN PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Medan, 21 Februari 2017, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara melaksanakan Pelantikan dan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pelaksana jajaran pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara bertempat di Aula Lembaga Pemasyarakatan kelas...

Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

EKAAnak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah saat ini dapat bernafas lega, pasalnya pada hari Jumat 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang revolusioner. MK mengabulkan sebahagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (samen laven).

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. MK bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan (lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

Prinsip equality before the Law dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum Putusan MK

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu. oleh : Eka N.A.M. Sihombing, SH, M.Hum*

*Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Default Image
Jan 27, 2014 7942

ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LABUHAN RUKU, KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM, DAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIDIKALANG

in Berita Satuan Kerja
Medan (11/11) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara melaksanakan acara pelantikan dan…
Default Image
Feb 26, 2013 11209

ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA ANAK MEDAN

in Berita Satuan Kerja
Medan, (25/2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara mengadakan Acara Serah Terima…

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil-ibnu-bendera

Drs. IBNU CHULDUN, Bc.IP.,S.H.,M.Si.
NIP. 19660328 198811 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

LAYANAN PUBLIK

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

APLIKASI

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel