Galeri Foto


DIKPIM2015_1IMG_0367IMG_0302Rutan_MedanIMG_1321

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-
ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian3
Mingguan3
Bulanan29
Total33258

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PENUTUPAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN /LAKIP TAHUN ANGGARAN 2015

22-05-2015 Hits:52 Kanwil Sumut Berita Utama

Penutupan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan/LAKIP Tahun Anggaran 2015 (Jumat, 20/05/2015) acara ini ditutup secara resmi oleh Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon IV Kantor...

RAPAT KOORDINASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TAHUN 2016

22-05-2015 Hits:21 Kanwil Sumut Berita Utama

Medan, 22 Mei 2015 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun 2016 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian...

FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) KERJA SAMA PELAKSANAAN RANHAM DI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

21-05-2015 Hits:46 Kanwil Sumut Berita Utama

FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) KERJA SAMA PELAKSANAAN RANHAM DI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, mengadakan seminar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema : “Kita Wujudkan Peningkatan Implementasi, Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan Perlindungan dan Penegakan HAM di Sumatera Utara” (Kamis, 21/05/2015) bertempat...

KUNJUNGAN KERJA KEPALA KANTOR WILAYAH DI KEPULAUAN NIAS

21-05-2015 Hits:35 Kanwil Sumut Berita Utama

KUNJUNGAN KERJA KEPALA KANTOR WILAYAH DI KEPULAUAN NIAS

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Ajub Suratman, didampingi para Kepala Divisi melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Kota Gunung Sitoli, Pemerintah Kabupaten Nias Induk, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara....

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN/LAKIP TAHUN 2015 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

20-05-2015 Hits:40 Kanwil Sumut Berita Utama

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN/LAKIP TAHUN 2015 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Medan, 20-22 Mei 2015 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan/LAKIP Tahun 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Utara bertempat di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga...

Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

EKAAnak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah saat ini dapat bernafas lega, pasalnya pada hari Jumat 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang revolusioner. MK mengabulkan sebahagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (samen laven).

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. MK bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan (lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

Prinsip equality before the Law dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum Putusan MK

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu. oleh : Eka N.A.M. Sihombing, SH, M.Hum*

*Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

IMG 6315
Jan 27, 2014 1108

ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LABUHAN RUKU, KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM DAN KEPALA RUMAH TAHANAN KELAS IIB SIDIKALANG

in Berita Satuan Kerja
Medan (11/11) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan…
IMG 4238
Agu 01, 2013 3388

118 narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dipindahkan ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Utara dan Nusakambangan

in Berita Satuan Kerja
Medan (31/7) Sebanyak 118 narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara dipindahkan ke…
IMG 2157
Mei 07, 2013 1161

ACARA PEMBEKALAN TENAGA MEDIS YANG DIBERDAYAKAN DI LAPAS KELAS IIA ANAK MEDAN

in Berita Satuan Kerja
Medan, (06/05) Acara pembekalan ini diberikan langsung oleh para narasumber terdiri dari Setdaprovsu, Kepala Dinas…
IMG 0715
Feb 26, 2013 1306

ACARA SERAH TERIMA JABATAN KALAPAS KLAS IIA ANAK MEDAN

in Berita Satuan Kerja
Medan, (25/02) Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara mengadakan Acara Sertijab Kalapas Klas IIA Anak Medan…
IMG 8536
Des 14, 2012 1592

ACARA PERAYAAN NATAL BERSAMA KELUARGA BESAR LAPAS KLAS I MEDAN TAHUN 2012

in Berita Satuan Kerja
Acara perayaan Natal Bersama Keluarga Besar Lapas Klas I Medan yang dilangsungkan tanggal 13 Desember 2012 mulai pukul…

banner pengaduan masya 250lapor

LAYANAN PUBLIK

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

APLIKASI

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel