TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

Galeri Foto


IMG_0302IMG_0367Rutan_MedanIMG_1321DIKPIM2015_1

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-
ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian1
Mingguan6
Bulanan3
Total33930

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS), NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

01-12-2016 Hits:37 Kanwil Sumut Berita Utama

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS), NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 01 November 2016 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Notaris dan Notaris Pengganti di wilayah Sumatera Utara bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum...

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA SELENGGARAKAN UJIAN DINAS TINGKAT I BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DAN UPT

30-11-2016 Hits:50 Kanwil Sumut Berita Utama

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA SELENGGARAKAN UJIAN DINAS TINGKAT I BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DAN UPT

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Selasa (29/11/2016) menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I bagi pegawai jajaran Kantor Wilayah Sumatera Utara. Ujian ini dilaksanakan di Aula Pengayoman Lantai 5 Jalan Putri Hijau Medan, diikuti 23 orang peserta yang...

PEGAWAI KANTOR WILAYAH DAN UPT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA IKUTI UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN DIKLAT PIM TK. III DI BKN KANTOR REGIONAL VI MEDAN

29-11-2016 Hits:64 Kanwil Sumut Berita Utama

PEGAWAI KANTOR WILAYAH DAN UPT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA IKUTI UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN DIKLAT PIM TK. III DI BKN KANTOR REGIONAL VI MEDAN

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Selasa (29/11/2016) selenggarakan ujian Penyesuaian Ijazah (PI) S1 dan S2 serta Ujian Diklat Pim Tk. III di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VI Medan. Ujian ini dilaksanakan di Ruang...

Peringatan Hari Korpri Ke-45

29-11-2016 Hits:29 Kanwil Sumut Berita Utama

Peringatan Hari Korpri Ke-45

Memperingati Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-45, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  menggelar upacara bendera, Selasa (29/11/2016) pagi. H. Johan Manurung (Kabag. Umum) sebagai Inspektur Upacara, menggantikan Kepala Kantor Wilayah beserta para Pejabat Tinggi Pratama yang...

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA SECARA RESMI MEMBUKA DIKLAT PERENCANAAN BERBASIS KINERJA T.A. 2016 DI HOTEL GRAND DARUSSALAM MEDAN

29-11-2016 Hits:240 Kanwil Sumut Berita Utama

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA SECARA RESMI MEMBUKA DIKLAT PERENCANAAN BERBASIS KINERJA T.A. 2016 DI HOTEL GRAND DARUSSALAM MEDAN

Medan - Dalam menyusun penganggaran berbasis kinerja, setiap organisasi harus memiliki perencanaan strategic yang disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen organisasi. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan berupa dana, sumber daya...

Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

EKAAnak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah saat ini dapat bernafas lega, pasalnya pada hari Jumat 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang revolusioner. MK mengabulkan sebahagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (samen laven).

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. MK bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan (lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

Prinsip equality before the Law dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum Putusan MK

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu. oleh : Eka N.A.M. Sihombing, SH, M.Hum*

*Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

IMG 6315
Jan 27, 2014 6512

ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LABUHAN RUKU, KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM, DAN KEPALA RUMAH TAHANAN KELAS IIB SIDIKALANG

in Berita Satuan Kerja
Medan (11/11) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan…
IMG 0715
Feb 26, 2013 9455

ACARA SERAH TERIMA JABATAN KA. LAPAS KLAS IIA ANAK MEDAN

in Berita Satuan Kerja
Medan, (25/2) Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara mengadakan Acara Sertijab Ka. LAPAS Klas IIA Anak Medan…

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil kalbar

MAROLOAN. J. BARINGBING, SH.,MH
NIP. 19570110 198103 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

LAYANAN PUBLIK

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

APLIKASI

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel